INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN KETATANEGARAAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Abstract

Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan polemik terkait melemahnya independensi lembaga antikorupsi di Indonesia. Pembentukan Dewan Pengawas, perubahan status kelembagaan ke dalam rumpun eksekutif, serta pembatasan kewenangan penyadapan, penggeledahan, dan penuntutan dinilai membatasi ruang gerak KPK. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana revisi undang-undang memengaruhi peran KPK sebagai lembaga negara penunjang (auxiliary state organ) dalam menjaga prinsip ketatanegaraan demokratis yang bebas dari intervensi politik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin para ahli hukum, serta literatur akademik terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan membandingkan kondisi KPK sebelum dan sesudah perubahan undang-undang, kemudian ditafsirkan dalam kerangka teori ketatanegaraan dan asas independensi lembaga negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan UU No. 19 Tahun 2019 telah mempersempit independensi KPK dan menimbulkan potensi intervensi politik yang melemahkan kedudukannya sebagai lembaga antikorupsi yang independen. Meskipun KPK masih berperan strategis dalam pemberantasan korupsi, efektivitasnya terhambat oleh birokratisasi baru yang berimplikasi pada menurunnya kinerja, termasuk operasi tangkap tangan (OTT). Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan urgensi penguatan independensi KPK secara normatif maupun kelembagaan agar tetap selaras dengan prinsip ketatanegaraan Indonesia yang demokratis, transparan, dan akuntabel.