PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP PELAKU PELANGGARAN PERANG ADAT DI WILAYAH ADONARA KABUPATEN FLORES TIMUR

Abstract

Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pasal 29 ayat (1) sampai (3) semakin mempertegas pengakuan negara terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Dalam masyarakat yang masih menerapkan hukum adat, terkadang menimbulkan suatu dilema tersendiri antara penegakan hukum yang diakui dalam suatu suku atau hukum positif. Adonara Flores Timur termasuk salah satu daerah yang masih menerapkan penyelesaian sengketa dengan perang tanding, maka penelitian ini bertujuan mengkaji dan analisis apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perang adat di wilayah Adonara Flores Timur dan penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku perang adat di wilayah Adonara Flores Timur.

Metode Penelitian yang digunakan penulis yaitu metode penelitian Yuridis normatif, dalam penelitian hukum ini mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keadilan dan perlindungan hukum mengenai dibatalkannya akta jual beli tanah, penelitian ini juga mengkaji beberapa aspek seperti teori, penjelasan umum dan penjelasan setiap pasal yang berkaitan.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perang tanding di Pulau Adonara seperti halnya sikap manusia yang serakah, suka merampas hak wilayah orang lain, selain itu ada juga yang melakukannya demi menjaga keutuhan wilayah tanah adatnya, demikian juga karena tidak adanya solusi atau penyelesaian dalam perkara tersebut. Mediasi merupakan mekanisme tradisional yang dianggap sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan namun, selama sejarah konflik atau perang pertempuran di Pulau Adonara, karena perbedaan versi, mediasi selalu berakhir buntu sedangkan sanksi secara hukum pidana nasional disini boleh dikatakan bahwa aparat penegak hukum mengalami dilema dalam melakukan penerapan hukum pidana, karena sengketa yang terjadi adalah sengketa tanah adat, kemudian dilakukan dengan kesadaran penuh dari kedua belah pihak, dilakukan dengan berbagai macam aturan yang ditaati selama masa perang, dan para pihak pun sudah menerima konsekuensi apabila ada korban jiwa dalam perang tanding tersebut