PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG TERDIAGNOSA MENGALAMI GANGGUAN JIWA SKIZOFRENIA PADA SAAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 44 KUHP

Abstract

Skizofrenia merupakan perilaku psikotik, pemikiran konkret, dan kesulitan dalam berkomunikasi dimana mereka permasalahan utamanya pada hubungan interpersonal , pemecahan masalah dan kurang dapat memproses informasi,dalam hukum pidana Indonesia mempunyai alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dalam hal ini tercantum dalam pasal 44 KUHP ,yang menjadi masalah adalah dalam beberapa kasus fakta hukum yang ada dalam persidangan sering kali sama akan tetapi putusan pengadilan berbeda , berbeda dalam hal ini adalah ada putusan yang memberikan putusan “Onslag” yang memerintahkan negara untuk memberikan pelayan rehabilitasi kepada pengidap Skizofrenia, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana yang mengidap Skizofrenia serta upaya upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindunginya dari hukuman yang normal.

Metode penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang meneliti data primer yang bersumber dari putusan pengadilan yang berbeda, spesifikasi penelitian mengkhususkan meniliti aspek yuridis normatif, secara otomatis data yang dikumpulkan adalah data primer yang terkait dengan aspek hukum, terkait dengan Skizofrenia dalam sudut pandang hukum, yang kemudian disusun secara otomatis agar dapat dilakukan analisa hukum secara terstruktur.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terkait dengan perlindungan hukum kepada orang yang diduga mengalami Skizofrenia pada saat melakukan perbuatan pidana masih subjektif menurut hakim. ,hal tersebut dikarena kan dalam hukum pidana hakim boleh tidak mempertimbangkan alat bukti , padahal Ketika ahli kejiwaan menemukan adanya bukti forensik yang menghasilkan pelaku dalam keadaan gila maka hal tersebut seharusnya dijadikan acuan untuk memberikan putusan lepas (Onslag) kepada pelaku tindak pidana sebagai upaya mewujudkan keadilan.