PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 DAN UPAYA PREVENTIF PEMERINTAH

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara komprehensif pertanggungjawaban pidana yang dapat dituntut  terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan menelaah efektivitas upaya pencegahan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah sesuai mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). KDRT merupakan kejahatan yang kompleks dan multidimensi, melibatkan aspek hukum pidana, sosial, serta budaya patriarki yang masih mengakar kuat di tengah masyarakat. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian penerapan sanksi pidana dalam UU PKDRT dengan prinsip keadilan restoratif dan retributif, serta mengevaluasi peran pemerintah dalam upaya preventif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, mengkaji norma hukum positif, doktrin, dan kebijakan publik yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa UU PKDRT telah menyediakan kerangka hukum yang memadai dan progresif, khususnya melalui pengenalan empat jenis kekerasan dan mekanisme perlindungan korban. Namun, dalam implementasi pertanggungjawaban pidana, sistem peradilan pidana sering menghadapi kendala pembuktian dan penafsiran, terutama dalam konteks kekerasan psikis dan ekonomi, yang sulit dibuktikan secara kasatmata. Lebih lanjut, meskipun pemerintah telah melakukan upaya preventif seperti sosialisasi dan pendirian pusat layanan terpadu, upaya ini belum merata dan seringkali terhambat oleh minimnya anggaran, sinkronisasi kebijakan, dan Budaya Hukum masyarakat yang cenderung menganggap KDRT sebagai masalah privat atau aib rumah tangga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum KDRT harus ditingkatkan melalui konsistensi putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang berorientasi pada kepentingan korban dan dengan mengintegrasikan pendidikan kesetaraan gender dalam program pencegahan nasional untuk mengubah Budaya Hukum.