PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL NAVAYO INTERNATIOAL AG MELAWAN KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DI INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (ICC)

Abstract

Penelitian ini membahas putusan arbitrase internasional dalam perkara Navayo International AG melawan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang diadili dan diperiksa di forum International Chamber of Commerce (ICC), dengan fokus kajian pada pelaksanaan dan kekuatan eksekutorial putusan arbitrase internasional berdasarkan Konvensi New York 1958 serta batasan-batasan hukum internasional publik sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Permasalahan hukum dalam penelitian ini muncul ketika pelaksanaan putusan arbitrase internasional terhadap aset milik negara berdaulat berpotensi menimbulkan konflik norma antara kewajiban pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di satu sisi, dengan perlindungan terhadap aset diplomatik negara di sisi lain. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menelaah kedudukan hukum putusan arbitrase internasional menurut Konvensi New York 1958, prinsip final and binding dalam arbitrase internasional, serta penerapan prinsip lex specialis derogat legi generali dalam menilai hubungan antara rezim hukum arbitrase internasional dan rezim kekebalan diplomatik dalam hukum internasional publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Konvensi Wina 1961 memberikan perlindungan terhadap aset diplomatik negara berdaulat dari tindakan penyitaan atau eksekusi, pelaksanaan putusan arbitrase internasional berdasarkan Konvensi New York 1958 tetap menuntut adanya kepastian hukum, efektivitas eksekusi, dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak dalam sengketa bisnis internasional. Oleh karena itu, konflik antara kedua rezim hukum tersebut tidak dapat diselesaikan secara semata-mata formalistik, melainkan harus ditinjau dengan mempertimbangkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan arbitrase internasional di masa depan memerlukan pengaturan yang lebih tegas mengenai batas-batas eksekusi terhadap aset negara agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik perdagangan dan investasi internasional.