ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGECER PUPUK BERSUBSIDI DI DESA CIBODAS LEMBANG BERDASARKAN PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA JUNCTO PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Abstract

Distribusi pupuk bersubsidi merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk mendukung sektor pertanian nasional melalui penyediaan pupuk dengan harga terjangkau guna meningkatkan produktivitas lahan dan menekan biaya produksi. Bagi petani kopi di Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, kebijakan ini berperan penting dalam menentukan kuantitas dan kualitas hasil panen yang berdampak pada daya saing produk. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi penyimpangan, seperti praktik penjualan pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh pengecer. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengecer pupuk bersubsidi serta solusi penyelesaian yang dapat ditempuh petani dalam menghadapi permasalahan distribusi pupuk di Desa Cibodas. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui kajian peraturan perundang-undangan dan data empiris di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petani, pengecer, dan aparat desa, sedangkan data sekunder berasal dari studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pengecer memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan bertentangan dengan ketentuan, kesalahan pelaku, kerugian petani, serta hubungan kausal antara keduanya. Secara hukum, pengecer wajib memberikan ganti rugi dan dapat dikenai sanksi administratif. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan, transparansi distribusi, dan penegakan hukum agar kebijakan subsidi pupuk benar-benar memberikan manfaat nyata bagi petani kopi serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum.